KOMPAS.com — Meski telah terus berkembang sebagai sistem operasi alternatif yang bisa didapat gratis, sistem operasi Linux masih mengalami diskriminasi. Masyarakat pengguna komputer tak kunjung mengetahui potensinya karena media massa, misalnya, tidak meletakkan Linux sebagai bahasan dibanding, misalnya, perangkat setiap saat ditayangkan. Padahal, Linux sudah berkembang amat maju dan memecahkan banyak kendala atas kebutuhan sistem operasi yang murah, bahkan gratis, mudah, dan produktif.
Hal itu ditegaskan praktisi Linux, aktivis Komunitas Linux Arek Malang (Kolam) Jawa Timur, Dandy Prasetya Adi, Minggu (29/5/2011) di Malang. Media massa tidak dapat dijadikan ukuran kemajuan pengembangan perangkat lunak karena perangkat lunak itu sendiri, apalagi Linux sebagai perangkat lunak sistem operasi, tidak mendapatkan porsi liputan memadai.
Sementara sebenarnya, dengan kemajuan yang dialami Linux, termasuk Linux versi Indonesia yang sudah amat maju bernama Blank-on, atau boleh disebut Linux Blangkon, konsumen komputer sudah dapat menikmati harga komputer yang lebih murah, tanpa perlu khawatir dengan ancaman hukum penggunaan perangkat lunak bajakan.
Ketua Komunitas Linux Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Fajar Rizqi Saputra mengatakan, Blank-On telah secara resmi digunakan pada komputer di kantor-kantor Pemerintah Kabupaten Malang. Sebanyak 400 komputer di lingkungan dinas dan instansi Pemkab Malang telah diimigrasikan dari Windows ke Linux distro Blank-on.
"Alasannya sederhana, karena sistem operasi Windows mahal. Biaya akan bertambah jika menggunakan perangkat lunak pengolah kegiatan perkantoran seperti Word, Excell, dan lain-lain. Untuk sebuah komputer diperlukan biaya hingga jutaan rupiah. Bakal memerlukan anggaran sangat besar jika harus membiayai 400 komputer," katanya.
Saat ini nyaris sebagian besar perangkat lunak untuk kegiatan produktif sudah tersedia padanannya dalam sistem operasi Linux. Misalnya MS Office pada Windows dengan Open Office pada Linux, Photoshop pada OS Windows dengan GIMP pada Linux. Ada banyak sekali perangkat lunak yang sudah ada alternatifnya.
Di Indonesia, penindakan hukum terhadap kegiatan pembajakan perangkat lunak berbayar masih amat rendah sehingga konsumen komputer masih memutuskan menggunakan perangkat lunak bajakan. Ini menjadikan secara nasional negara dirugikan karena Indonesia tak kunjung lepas dari statusnya sebagai lokasi suburnya pembajakan. Padahal, dengan Linux sesungguhnya sudah ada jawaban.
Menurut Putera, kampanye masih harus terus didorong demi memandirikan pengguna komputer dan TI (teknologi informasi) di dalam negeri.
